Langsung ke konten utama

Dinilai Gagal Atasi Harga Minyak, HMI Cabang Malang Turun Jalan

 

Dokumentasi: lapmimalang/ Almas Reyhan 


Malang, LAPMI – HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Cabang Malang mengadakan aksi demonstrasi di Balai Kota Malang, Sabtu (22/03) sejak siang hari hingga menjelang sore. Aksi yang diadakan terkait kelangkaan minyak goreng hingga dicabutnya penetapan Harga Tertinggi Eceran (HET) yang membuat harga minyak goreng melonjak.

16 Maret 2022, HET dicabut lewat pencabutan Permendag Nomor 6 Tahun 2022. Usai HET dicabut, stok minyak goreng membanjiri pasaran, namun berdampak pada harga minyak goreng yang semakin mahal. Di sisi yang lain dalam konteks Daerah, DPRD Malang dinilai sibuk dengan besarnya anggaran dana Pokir (Pokok-Pokok Pikiran).

Atas adanya pemasalahan ini, maka Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang memberikan perhatian serius terhadap isu-isu terkait dan menuntut dalam poin-poin sebagai berikut:
  • Copot Menteri Pedagangan (MENDAG - M. Lutfi) karena dianggap gagal dalam menangani dan mengontrol harga minyak goreng
  • Menuntut adanya transparansi anggaran Pokir DPRD Kota Malang, karena diduga terdapat indikasi penyalahgunaan anggaran

Dokumentasi: lapmimalang/ Ai Novia Hasna Afifah

Sejumlah masa aksi dari HMI Cabang Malang yang menggelar aksi sejak pukul 12.00 WIB tersebut, masih terus berlangsung. Pihaknya sempat menuntut Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika untuk datang menemui masa aksi di depan gedung DPRD Kota Malang guna melakukan audiensi.

Namun, sekitar pukul 13.00 WIB, tiga anggota DPRD Kota Malang, yakni Harvad dari fraksi PDI Perjuangan, Suryadi dari fraksi Golkar dan Gagah Soeryo dari fraksi NasDem menemui masa aksi. Akan tetapi, masa aksi terus berorasi dan tetap menuntut Ketua DPRD Kota Malang yang menemui.

Sekitar pukul 13.20 WIB, masa aksi mengeluarkan ban mobil bekas dan botol air mineral ukuran 1,5 liter yang berisikan bensin. Masa aksi pun langsung membakar ban tersebut. Akhirnya, gesekan panas antara masa aksi dari HMI Cabang Malang dan pihak kepolisian pun terjadi.

Meskipun pada aksi demonstrasi yang dilakukan HMI Cabang Malang ini meski sempat mengalami beberapa dinamika namun aksi demonstrasi ini membuahkan hasil dimana HMI Cabang Malang dan juga DPRD Kota Malang akan menyepakati surat agar merekomendasikan Menteri Perdagangan segera diturunkan dari jabatannya dan juga HMI Cabang Malang akan tetap berkomitmen melakukan pengawasan dana Pokir DPRD Kota Malang.

Perihal untuk tuntutat yang pertama kami telah sama-sama menyepakati berkomitmen bahwasannya besok paling lambat kita akan melayangkan surat rekomendasi yang nantinya akan ditanda tangani HMI Cabang Malang dan juga DPRD Kota Malang untuk merekomendasikan pada bapak presiden agar bapak MENDAG ini segera dicopot jabatannya dan mengenai tuntutat yang kedua kami akan terus mengawasi sejauh mana penggunaan dana Pokir ini sesuai dengan kebutuhan” ujar La Rian Hidayat selaku Ketua Umum HMI Cabang Malang

Penulis: Almas Reyhan

Editor: Ai Novia Hasna Afifah

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Membongkar Mitos: Perpeloncoan dan Pembulian dalam Diklat Jurusan Bukanlah "Pembentukan Mental"

Nazia Kamala Kasim  (Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik 2025 Universitas Tribhuwana Tungga Dewi Malang) Malang, LAPMI - Musim penerimaan mahasiswa baru seharusnya menjadi masa-masa yang paling dinantikan: dipenuhi janji-janji persahabatan, eksplorasi ilmu, dan langkah awal menuju kemandirian. Namun, bagi ribuan mahasiswa baru di berbagai institusi, euforia itu seringkali harus dibayar mahal. Di balik foto-foto ceria dan slogan "solidaritas," tersimpan cerita sunyi tentang bentakan, intimidasi, dan tugas-tugas merendahkan yang terjadi dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) atau orientasi kampus. Sejatinya, kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) atau orientasi kampus seharusnya menjadi sarana yang menyenangkan untuk membantu mahasiswa baru beradaptasi dengan lingkungan akademik dan sosial. Namun, harapan ini seringkali pupus karena maraknya perpeloncoan (hazing) dan pembulian (bullying) di banyak institusi, yang justru meninggalkan dampak negatif secara mental ...

Antara HMI atau Kadernya yang Hilang Arah Saat Ini?

  Mijar Alif Fahmi (Terpenting Isinya Bukan Titelnya) Malang, LAPMI -  Sudah saatnya kita berhenti sebentar dan merenung dalam-dalam: yang benar-benar hilang arah itu siapa? HMI-nya, atau justru kader-kadernya? Pertanyaan ini bukan untuk menyudutkan, tapi sebagai alarm keras atas kenyataan pahit yang makin sulit diabaikan. Di tengah kebanggaan atas sejarah dan romantisme masa lalu HMI, kita harus berani menatap cermin dan mengakui bahwa ada yang tidak beres. Ada yang tidak sedang berjalan ke arah yang benar. HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) sering dielu-elukan sebagai laboratorium kepemimpinan, kawah candradimuka perjuangan umat dan bangsa, serta gudangnya intelektual Muslim. Namun hari ini, ketika kita menyelami realitas yang terjadi, muncul pertanyaan yang menggelitik dan sekaligus menyakitkan: apakah HMI yang kehilangan arah, atau kader-kadernya yang tersesat dan lupa jalan pulang? Pertanyaan ini tak akan menemukan jawabannya jika kita hanya berlindung di balik kebanggaan str...

PERGURUAN TINGGI SEBAGAI PENYUMBANG DOSA DALAM DEMOKRASI INDONESIA

  Sahidatul Atiqah (Jihan) Departemen PSDP HMI  Komisariat Unitri Pada hakikatnya perguruan tinggi memiliki posisi strategis, yaitu menjadi instrumen mencerdaskan kehidupan bangsa.  Dari perguruan tinggi lahir generasi-generasi penerus yang berkapasitas baik untuk membangun dan meneruskan estafet kepemimpinan bagi sebuah bangsa. Selain itu perguruan tinggi memiliki tugas dan peran yang termuat dalam Tri Dharma salah satunya adalah pengabdian, perguruan tinggi memiliki ruang lingkup pengabdian yang luas, termasuk dalam ranah politik dan demokrasi yang membutuhkan kontribusi dari pihak-pihak terkait di perguruan tinggi. Dengan kata Lain kampus tidak hanya menjadi tempat menuntut ilmu tetapi juga menjadi garda terdepan dalam membentuk pemikiran kritis dan berpartisipasi aktif dalam mengawal demokrasi. Kampus tidak boleh mengabaikan keterlibatan dalam isu politik. Oleh karena itu, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk ikut serta dalam mengawasi, mengawal, dan m...