 |
| Nur Iskandar/Penulis |
Malang, LAPMI - Politik praktis di Indonesia cukup sering kita lihat dilakukan di mana-mana untuk mencapai kepentingan pribadi secara cepat, sebagai kader HMI, politik praktis menjadi salah satu tantangan serius yang perlu disadari sejak awal. Dalam konteks perjuangan panjang menuju Indonesia Emas 2045, kader HMI memiliki peran yang strategis, bukan hanya sebagai mahasiswa, tetapi sebagai calon pemimpin bangsa yang dibekali nilai, ideologi, dan wawasan kebangsaan. Namun, seluruh potensi itu akan terancam jika kader terjebak dalam arus politik praktis yang sifatnya jangka pendek dan pragmatis.
Secara sederhana, politik praktis adalah aktivitas politik yang berfokus pada perebutan kekuasaan dan kepentingan mencari massa. Politik praktis biasanya terkait dengan dukungan terhadap kandidat tertentu, negosiasi jabatan, atau manuver-manuver yang tidak selalu berlandaskan nilai. Menurut saya, politik praktis bukan hal yang salah secara esensial. Ia bagian dari dinamika demokrasi. Yang menjadi masalah adalah ketika politik praktis mulai menggerus independensi dan idealisme kader HMI.
Jika seorang kader HMI terlalu larut dalam politik praktis, maka ia akan berada pada posisi yang rentan terhadap hilangnya independensi. Kader yang sebelumnya kritis, idealis, dan berpikir untuk kepentingan bangsa, bisa berubah menjadi aktor politik yang hanya mengikuti kepentingan tertentu. Independensi yang seharusnya menjadi ciri khas HMI akan memudar. Menurut saya, hilangnya independensi ini adalah ancaman terbesar karena membuat kader kehilangan kemampuan untuk memberi kritik dan evaluasi yang objektif.
Selain independensi, ancaman lainnya adalah melemahnya ideologi. HMI didirikan bukan hanya untuk mencetak aktivis atau politisi, tetapi untuk membentuk insan cita: insan akademis, pencipta, pengabdi, dan pejuang yang berlandaskan Islam. Ketika kader masuk terlalu dalam ke dalam politik praktis, risiko terbesar adalah ideologi HMI (terutama Nilai Dasar Perjuangan) tak lagi menjadi pedoman utama. Kader akan lebih mudah terjebak dalam kompromi politik, bahkan mungkin ikut dalam praktik yang tidak sesuai dengan nilai moral dan keumatan. Menurut saya, kader HMI hanya akan menjadi pelaku politik biasa jika ideologi ini tidak lagi dijunjung.
Namun, sebaliknya, jika kader HMI tetap menjaga jarak dari politik praktis dan tidak menjadikannya sebagai tujuan utama, maka kader justru dapat memberikan kontribusi besar dalam membangun Indonesia Emas 2045. Dengan menjaga ideologi, nilai, dan independensi, kader akan mampu membentuk empat pilar penting yang dibutuhkan menuju 2045.
Pertama, pilar nilai kemanusiaan dan keimanan, yang menanamkan integritas dan moralitas dalam setiap tindakan. Kedua, pilar keilmuan dan profesionalitas, karena menurut saya Indonesia Emas hanya bisa dicapai jika generasi mudanya memiliki kemampuan intelektual yang mumpuni. Ketiga, pilar kepemimpinan berbasis nilai, yang menjadikan kader HMI pemimpin visioner, bukan pemimpin transaksional. Keempat, pilar pengabdian untuk bangsa, karena perjuangan sejati adalah kontribusi nyata untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok.
Menurut saya, menjaga ideologi dan independensi jauh lebih penting dibanding mengejar manfaat politik sesaat. Kader HMI harus menempatkan politik sebagai sarana, bukan tujuan. Jika prinsip ini dijaga, maka HMI dapat melahirkan generasi yang mampu berkontribusi besar dalam menciptakan Indonesia Emas 2045.
Editor : Ai Novia H
Komentar
Posting Komentar