Langsung ke konten utama

HMI Cabang Malang Menolak Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Soroti Potensi Pengalihan Isu Publik

Ketua umum HMI Cabang Malang(Mirdan Idham)
/Dok: Istimewa

Malang, LAPMI - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang bersikap tegas untuk menolak wacana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengusulkan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Wacana tersebut dinilai tidak sejalan dengan semangat reformasi dan berpotensi mencederai prinsip kedaulatan rakyat.

Ketua Umum HMI Cabang Malang Mirdan Idham menyatakan bahwa pemilihan langsung merupakan bentuk nyata keterlibatan rakyat untuk menentukan arah kepemimpinan nasional dan daerah. 

“Demokrasi tidak boleh direduksi hanya atas nama efisiensi atau kepentingan elite. Hak memilih adalah hak dasar warga negara yang tidak bisa diwakilkan begitu saja,” Ujarnya

Mirdan juga menilai, apabila usulan ini terus dipaksakan, maka akan membuka ruang yang semakin lebar bagi praktik politik transaksional serta memperkuat dominasi kelompok tertentu dalam proses pengambilan keputusan politik.

“Wacana tersebut bisa menyebabkan peluang besar adanya praktik politik transaksional, dan juga berisiko melemahkan kontrol rakyat terhadap kekuasaan.” Tambah Mirdan

Selain itu, HMI Cabang Malang juga memandang, di tengah kondisi bangsa yang sedang menghadapi berbagai bencana alam di wilayah Sumatera, perhatian negara semestinya difokuskan pada penanganan korban, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, serta pemulihan pascabencana.

“Jangan sampai publik disibukkan dengan polemik sistem pemilihan, sementara penanganan bencana di Sumatera justru luput dari pengawasan. Wacana ini patut dicurigai sebagai upaya pengalihan perhatian,” lanjut pernyataan tersebut.

Lebih lanjut Mirdan menegaskan bahwa DPR seharusnya memaksimalkan fungsi pengawasan dan legislasi untuk memastikan negara hadir secara nyata di tengah rakyat yang sedang tertimpa musibah, bukan malah memunculkan gagasan yang berpotensi menurunkan kualitas demokrasi.

“Dengan ini, HMI Cabang Malang tegas mendesak DPR untuk menghentikan pembahasan usulan tersebut dan lebih memprioritaskan agenda-agenda yang lebih mendesak dan berdampak langsung bagi keselamatan serta kesejahteraan rakyat” Pungkasnya


Pewarta : Amrozi
Editor     : Ai Novia H

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Membongkar Mitos: Perpeloncoan dan Pembulian dalam Diklat Jurusan Bukanlah "Pembentukan Mental"

Nazia Kamala Kasim  (Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik 2025 Universitas Tribhuwana Tungga Dewi Malang) Malang, LAPMI - Musim penerimaan mahasiswa baru seharusnya menjadi masa-masa yang paling dinantikan: dipenuhi janji-janji persahabatan, eksplorasi ilmu, dan langkah awal menuju kemandirian. Namun, bagi ribuan mahasiswa baru di berbagai institusi, euforia itu seringkali harus dibayar mahal. Di balik foto-foto ceria dan slogan "solidaritas," tersimpan cerita sunyi tentang bentakan, intimidasi, dan tugas-tugas merendahkan yang terjadi dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) atau orientasi kampus. Sejatinya, kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) atau orientasi kampus seharusnya menjadi sarana yang menyenangkan untuk membantu mahasiswa baru beradaptasi dengan lingkungan akademik dan sosial. Namun, harapan ini seringkali pupus karena maraknya perpeloncoan (hazing) dan pembulian (bullying) di banyak institusi, yang justru meninggalkan dampak negatif secara mental ...

Antara HMI atau Kadernya yang Hilang Arah Saat Ini?

  Mijar Alif Fahmi (Terpenting Isinya Bukan Titelnya) Malang, LAPMI -  Sudah saatnya kita berhenti sebentar dan merenung dalam-dalam: yang benar-benar hilang arah itu siapa? HMI-nya, atau justru kader-kadernya? Pertanyaan ini bukan untuk menyudutkan, tapi sebagai alarm keras atas kenyataan pahit yang makin sulit diabaikan. Di tengah kebanggaan atas sejarah dan romantisme masa lalu HMI, kita harus berani menatap cermin dan mengakui bahwa ada yang tidak beres. Ada yang tidak sedang berjalan ke arah yang benar. HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) sering dielu-elukan sebagai laboratorium kepemimpinan, kawah candradimuka perjuangan umat dan bangsa, serta gudangnya intelektual Muslim. Namun hari ini, ketika kita menyelami realitas yang terjadi, muncul pertanyaan yang menggelitik dan sekaligus menyakitkan: apakah HMI yang kehilangan arah, atau kader-kadernya yang tersesat dan lupa jalan pulang? Pertanyaan ini tak akan menemukan jawabannya jika kita hanya berlindung di balik kebanggaan str...

PERGURUAN TINGGI SEBAGAI PENYUMBANG DOSA DALAM DEMOKRASI INDONESIA

  Sahidatul Atiqah (Jihan) Departemen PSDP HMI  Komisariat Unitri Pada hakikatnya perguruan tinggi memiliki posisi strategis, yaitu menjadi instrumen mencerdaskan kehidupan bangsa.  Dari perguruan tinggi lahir generasi-generasi penerus yang berkapasitas baik untuk membangun dan meneruskan estafet kepemimpinan bagi sebuah bangsa. Selain itu perguruan tinggi memiliki tugas dan peran yang termuat dalam Tri Dharma salah satunya adalah pengabdian, perguruan tinggi memiliki ruang lingkup pengabdian yang luas, termasuk dalam ranah politik dan demokrasi yang membutuhkan kontribusi dari pihak-pihak terkait di perguruan tinggi. Dengan kata Lain kampus tidak hanya menjadi tempat menuntut ilmu tetapi juga menjadi garda terdepan dalam membentuk pemikiran kritis dan berpartisipasi aktif dalam mengawal demokrasi. Kampus tidak boleh mengabaikan keterlibatan dalam isu politik. Oleh karena itu, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk ikut serta dalam mengawasi, mengawal, dan m...